KEPRIPOS.COM (KPC), KARIMUN – Para pedagang di Karimun diingatkan supaya tidak menjual produk kadaluwarsa atau yang tidak layak konsumsi. Jika hal itu terjadi bisa dijerat hukum pidana seperti yang diatur Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Kabid Perdagangan Disdagkop UKM dan ESDM Karimun, Muhammad Fadlah ketika menginspeksi sebuah toko di Tanjung Balai Karimun, mengatakan pihaknya turun ke lapangan karena ada laporan warga soal produk bumbu dapur yang kedaluwarsa.
“Pelaku usaha wajib mengecek produk-produk yang dijual untuk memastikan tidak ada produk yang kedaluwarsa atau tidak layak konsumsi,” tegas Fadlah, Kamis (04/05/2017).
Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen, jelas dia, setiap produk yang beredar wajib mencantumkan masa kedaluwarsa pada kemasana, dan wajib menarik penjualan produk yang tidak layak edar.
“Saat kami cek, barang kedaluwarsa sebagaimana dilaporkan warga, sudah tidak ditemukan. Mungkin sudah ditarik pelaku usaha. Namun, secara resmi akan surati agar tidak lagi menjual produk-produk yang tidak sesuai standar kelayakan konsumsi,” tuturnya.
Disinggung mengenai sanksi yang akan diberikan, Fadlah mengatakan, pemerintah kabupaten akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi karena fungsi pengawasan berada di tingkat provinsi dan kementerian.
“Kami hanya bersifat membina, mengimbau dan menyosialisasikan aturan. Sedangkan pengawasannya ada di dinas perdagangan provinsi,” katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Disdagkop UKM dan ESDM akan meningkatkan pembinaan dan melakukan pengawasan bersama provinsi menjelang bulan Ramadhan 1438 hijriah.
Di tempat yang sama, pemilik toko kelontong yang tersebut, Asui mengaku bumbu dapur yang sudah kedaluwarsa telah dibuang setelah ada warga yang protes telah membeli produk tersebut.
“Saya sudah minta maaf karena tidak tahu produk itu sudah kedaluwarsa. Ada empat bungkus dan semuanya sudah saya buang,” katanya. (*)