KEPRIPOS.COM (KPC), TANJUNGPINANG – Partai Demokrat, satu partai pengusung Nurdin Basirun saat Pilkada Kepulauan Riau 2015 menilai
Kinerja Pemerintah Provinsi Kepri dinilai belum maksimal sehingga perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap para pemangku kebijakan Eselon II.
Sebab kegiatan pemprov bergantung pada kinerja kepala dinas, badan dan instansi lainnya.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat Plus DPRD Kepri Hotman Hutapea saat membacakan pandangan fraksinya terhadap nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan tahun 2017, di DPRD Kepri, Senin (18/9/2017).
Dia mengatakan, Kepala Organisasi Pemerintahan Daerah yang tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya harus diganti untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Fraksi kami sepakat dengan pernyataan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak yang meminta Gubernur Nurdin Basirun untuk mengevaluasi kinerja Kepala OPD,” ujarnya.
Jumaga Nadeak yang diusung Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai yang kalah pada Pilkada Kepri 2015, pada Jumat pekan lalu meminta pemerintah segera melakukan mutasi terhadap pejabat yang tidak dapat bekerja secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.
Ia mendesak gubernur untuk secepatnya mencopot jabatan kepala OPD yang tidak memahami tugasnya karena merugikan pemerintah dan masyarakat jika tetap dipertahankan. Kepala OPD seharusnya mampu membuat perencanaan pembangunan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan yang dilaksanakan.
Hotman juga menyinggung permasalahan di pemerintahan, yang sampai saat ini terkesan kurang koordinatif. Ia mensinyalir Gubernur Nurdin kurang mendapat informasi yang benar terhadap permasalahan yang terjadi di pemerintahan sehingga lambat menyelesaikannya. (*)
