Home / Nasional / Mabes Polri: Jangan Ada Agenda Politik di Balik Aksi 11 Februari

Mabes Polri: Jangan Ada Agenda Politik di Balik Aksi 11 Februari

KEPRIPOS.COM (KPC),JAKARTA – Mabes Polri meminta kelompok massa yang berencana menggelar aksi atau kegiatan keagamaan besar-besaran di Jakarya pada Sabtu, 11 Februari 2017 atau Aksi 112, tidak membawa agenda ganda berupa politik terkait Pilkada DKI Jakarta.

“Berkaitan dengan unjuk rasa pada 11 Febrari itu, kami sudah dapatkan informasi sudah ada yang menyampaikan info kepada pihak Polda Metro Jaya. Kami berharap tidak dilaksanakan apabila itu ada nuansa atau muatan politik, karena didapatkan info kelompok massa akan berjalan dari Bundaran HI ke Monas,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Menurut Boy, apabila aksi unjuk rasa tersebut terkait agenda politik Pilkada DKI Jakarta, maka seharusnya kegiatan tersebut menyesuaikan dengan agenda pilkada dari KPUD DKI Jakarta.
Sebab, 11 Februari 2017 merupakan hari terakhir masa kampanye Pilgub DKI Jakarta dan menjelang masa tenang pilkada.

“Kami berharap kampanye juga tidak di isi unsur politik. Kalau masalah ibadah, kami tidak melarang. Tapi, kalau sifatnya ada agenda politik, mohon mengindahkan peraturan yang dikeluarkan KPU berkaitan dengan pilkada,” tegas Boy.

“Ibadah silakan dilaksanakan.

Tapi, kalau ada agenda politik, mohon tidak dilaksakan karena ini berbenturan. Silakan ikuti agenda pilkada yang diatur KPU, terutama DKI Jakarta,” sambungnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, sudah mencium adanya muatan agenda
politik di balik rencana aksi bela ulama pada 11 Februari 2017.

“Tanggal 11 (Februari 2017), dilaksanakan aksi, tanggal 15 (Januari 2017), adalah proses pilkada pemungutan suara. Itu pasti erat kaitannya dengan masalah politik. Jadi saya menghimbau, jangan sampai masalah-masalah keagamaan dicampur dengan masalah politik,” ujarnya.

Menurut Kapolri, masyarakat dapat menilai tujuan sebenarnya aksi tersebut meskipun kelompok aksi tersebut mengemas aksinya seolah-olah sebagai kegiatan agama.

“Bagaimanapun juga masyarakat tidak dapat dibohongi. Politik biarkan rakyat memilih. Apalagi mengarahkan masyarakat kepada pilihan tertentu. Lihat pada programnya gunakan cara-cara yang konstitusional,” tegas Kapolri.(**)

2017-02-07

Check Also

Ini Pembelaan Panji Gumilang Saat Ponpes Al Zaytun Disebut Sesat: Hak Asasi Manusia Jalankan Ibadah

Pondok Pesantren Al Zaytun masih jadi sorotan karena ajarannya dianggap menyimpang. Penyimpangan ajaran itu dinilai dari tata cara …

Leave a Reply Cancel reply

Exit mobile version