KEPRIPOS.COM (KPC), LINGGA – Ketua Lembaga Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, Aldoni menilai belum adanya kebijakan pemerintah kabupaten untuk masyarakat nelayan, membuat nasib ribuan nelayan di daerah itu kurang sejahtera.
Menurut dia, dalam kepemimpinan Bupati Lingga Alias Wello saat ini belum menyentuh kesejahteraan nelayan. Bahkan perpindahan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan di Kecamatan Senayang juga belum memberikan dampak positif bagi para nelayan di Kabupaten Lingga.
Padahal, lanjut dia, jika dibandingkan jumlah petani di Kabupaten Lingga, nelayan jauh lebih banyak. Dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga beradasarkan data input perbulan jumlah profesi nelayan tahun ini berkisar diangka 8.000 lebih, dan petani lebih dari 1.000 orang.
“Diakui Bupati Lingga saat ini sedang serius menjalankan program pertanian, tapi kultur masyarakat Melayu yang rata-rata pelaut juga jangan dilupakan,” katanya.
Salah satu program yang mungkin dapat dikembangkan pemerintah Kabupaten Lingga adalah dengan memberikan bantuan budidaya perikanan. Hal ini tidak sebatas memberikan bantuan saja namun perlu juga pembinaan yang terus menerus.
Salah satu contoh adalah budidaya kepiting bakau, yang sangat mudah ditemukan di Kabupaten Lingga, potensi yang sederhana ini menurutnya belum sepenuhnya tergali.
Padahal harga kepiting bakau yang sering dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat nelayan Kabupaten Lingga dengan harga yang sangat murah tersebut, memiliki nilai jual yang tinggi jika dibudidayakan.
Kemudian perhatian pemerintah terhadap pukat cangkrang yang saat ini, mulai dibatasi oleh pemerintah pusat, seharusnya menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lingga. Nelayan di Kabupaten Lingga saat ini juga terkendala dengan pemasaran, dan pemerintah kabupaten sebaiknya mencarikan investor dibidang perikanan ini.
“Bayangkan harga udang yang mahal diluar, tapi oleh nelayan kita mau cari pasar saja sulit,” sebut Aldoni yang juga anggota saudagar Melayu Kepri ini.
Secara ril kultur masyarakat Melayu pada dasarnya sangat sulit untuk diajak bertani, karena dari jaman kesultanan hingga saat ini orang Melayu memang terkenal dengan melaut dan menjadi nelayan.
“Bupati harus mempertimbangkan hal ini, program pertanian itu hanya memperbaiki kesalahan masa lalu beliau,” sebutnya. (*)
