KEPRIPOS.COM (KPC), TANJUNGPINANG – Rencananya tim anggaran dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan tim anggaran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri, bakal membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) dalam minggu kedepan.
“Dalam minggu ini akan kita bahas, hasil audit BPK sudah selesai,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepri, Naharuddin, belum lama ini kepada KepriDays.com.
Selain itu, Nahar juga menjelaskan, bahwa dalam APBD-P sudah dipastikan bakal terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 339 miliyar. Kemudian, ia menerangkan, untuk pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) tunda salur Kabupaten/Kota diharapkan mampu dibayar di APBD-P.
“Mudah-mudahan APBD-P Kepri mampu membayar DBH Kabupaten/Kota. Jika tidak mampu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Memang DBH itu harus diberikan ke Kabupaten/Kota, karena memang hak mereka,” ucap Nahar.
Sedangkan kenapa terjadi tunda salur, lanjut Nahar, karena Kepri memang mengalami defisit, dan ini sebenarnya masalah teknis saja. “Yang paling penting nanti dibahas pada APBD-P Kepri, ialah hak Kabupaten/Kota harus dibayarkan. Tapi kapan itu bisa dibayarkan, tergantung anggaran Kepri,” jelas Nahar.
Terpisah, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak membenarkan, bahwa tidak lama lagi pihaknya akan membahas APBD-P bersama eksekutif. Dia pun mengatakan, APBD-P bisa selesai dibahas hingga keputusan akhir bulan Juli 2016 mendatang.
“APBD-P bulan 6 atau 7 selesai. Nanti kami akan bahas tunda salur DBH Kabupaten/Kota. Sebab anggaran itu cukup besar,” ucap Jumaga saat di kantornya Gedung DPRD Kepri Dompak Tanjungpinang.
