KEPRIPOS.COM (KPC), Jakarta — Memasuki bulan kedelapan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru mengantongi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 279,72 miliar atau 38 persen dari total target tahun ini Rp740,15 miliar.
Artinya, kementerian yang dikomandai Susi Pudjiastuti itu harus berupaya keras menggenjot sektor perikanan dalam empat bulan ke depan guna menambal selisih kurang target PNBP sebesar Rp460,43 miliar.
Sebagai informasi, PNBP sektor perikanan yang wajib dikumpulkan oleh KKP selama ini menyasar dua sektor, yakni yang berbasis sumber daya alam (SDA) dan non-SDA.
Tercatat hingga 23 Agustus 2016, PNBP SDA menyumbang Rp222,32 miliar atau hampir 80 persen. Sedangkan PNBP non-SDA hanya berkontribusi Rp57,39 miliar atau sekitar 20 persen dari total realisasi.
Namun, jika dirunut lebih jauh, realiasi PNBP SDA sektor perikanan sampai periode yang sama baru 32 persen dari targetnya Rp693 miliar. Sebaliknya, setoran PNBP non-SDA yang perannya kecil justru telah melampaui harapan, yakni 121,7 persen dari target Rp47 miliar.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, jajarannya akan berupaya keras mengoptimalkan penarikan PNBP di sisa waktu atau dalam empat bulan ke depan. Salah satunya, dengan menggiatkan kembali pengukuran ulang badan kapal-kapal penangkap ikan.
“Kita harap nanti (PNBP) akan mencapai di atas Rp300 miliar. Nilai ini mutlak PNBP dari kapal-kapal domestik. Tidak ada lagi kapal-kapal illegal fishing,” ujar Susi di Kantor KKP, Selasa (23/8).
Apabila menarik data lima tahun ke belakang, nominal PNBP yang disetorkan KKP ke kas negara mengalami penurunan rata-rata sekitar 7 persen per tahun. Pada 2011, sumbangan PNBP KKP sebesar Rp223,34 miliar, sedangkan pada tahun lalu menjadi Rp137,32 miliar.
Data yang dihimpun KKP menunjukkan, setoran PNBP sektor perikanan dalam dua tahun terakhir tidak pernah mencapai target. Pada 2014, dari target PNBP sebesar Rp291 miliar hanya terealisasi sebesar Rp267,4 miliar. Lalu pada 2015, dari target PNBP sebesar Rp622,84 miliar hanya terealisasi Rp137 miliar.
“PNBP, yang katanya KKP tidak ada peningkatan adalah tidak benar,” kata Susi. Ia menggunakan acuan realisasi PNBP sektor perikanan sebelum 2014 yang memang secara statistik melampaui target yang ditetapkan.
Namun, ia mengakui bahwa terjadi penurunan drastis setoran PNBP sektor perikanan pada 2015. Hal itu, menurutnya, terjadi karena KKP sengaja tidak memungut PNBP di sektor perikanan sebagai kompensasi atas pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi kapal-kapal berbobot di atas 30 gross tonage (GT).
“Sebelumnya selama puluhan tahun kapal yang di atas 30 GT tersebut mendapatkan subsidi BBM sejumlah 1,2 juta kilo liter. Itu kita tidak keluarkan lagi subsidinya. Karena itu kita memberikan insentif kepada pemilik-pemilik kapal di atas 30 GT,” ujarnya.
(CNN INDONESIA.com)
