KEPRIPOS.COM, ANAMBAS – Hingga saat ini Anambas belum memiliki hutan kota. Padahal setiap kabupaten/kota diminta untuk membuka kawasan hutan kota. Hal itu diatur dalam Permenhut No.71/Menhut-II/2009 per tanggal 7 Desember 2009 tentang pedoman penyelenggaraan hutan kota. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 yang mengatur tentang perangkat aturan operasional untuk hutan kota.
“Hingga saat ini kami belum mendapatkan data SK penunjukkan hutan kota untuk Anambas. Sementara Bintan dan Tanjungpinang cukup intens terkait hutan kota ini. Termasuk instansi vertikal seperti Korem di Kepri,” ujar Kepala Seksi Program dan Perencanaan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kepri, Sutani Aziz, Kamis (02/03/2016).
Dia mengatakan, lahan yang nantinya disediakan kabupaten dan kota untuk pengembangan hutan kota akan ditanami bibit tanaman yang akan disediakan Bapedas dan LH Sei Jang Duriangkang.
Sementara pemerintah daerah, tinggal mengalokasikan biaya untuk perawatan dan pemeliharaan tanaman tersebut.
Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung di Provinsi Kepri telah mengeluarkan surat yang ditujukan ke sejumlah kabupaten dan kota. “Kami ingin menjemput bola. Tujuan kami untuk menambah ruang terbuka hijau di setiap wilayah,” katanya. (*)
