BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam mulai menyeleksi calon investor yang hendak berinvestasi di daerah tersebut.
Hal itu untuk memastikan keseriusan investor memulai usahanya dalam waktu dekat. Di antaranya calon investor harus mempunyai 30 persen modal yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana bisnisnya.
Perlu dilakukan evaluasi keuangan para calon investor yang ingin menanamkan modal di Kota Batam. Hal ini untuk memastikan rencana bisnisnya benar-benar terealisasi,” ujar anggota/Deputi III Bidang Pengusahaan Sarana dan Usaha BP Batam, Dwianto Eko Winaryo, Minggu (11/3).
Dwianto menegaskan para calon investor harus mempunyai 30 persen modal yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana bisnisnya. Apabila investor tidak memiliki 30 persen modal, akan sangat berat untuk dilanjutkan meski itu bukan syarat mutlak.
“Sementara sisanya bisa diambil melalui skema pembiayaan atau kerja sama, dengan demikian BP Batam bisa memastikan rencana bisnis yang diajukan benar-benar bisa direalisasikan oleh investor,” beber Dwianto.
Namun dengan cara tersebut, kata Deputi III, dapat menunjukkan bahwa investor memikiki modal baik secara perusahaan atau pemilik saham.
“Tapi tak harus dari ‘Financial Audited Report’, paling tidak pemegang saham menyatakan mereka sanggup dan itu harus dibuktikan dengan surat pernyataan,” ujarnya.
Saat ini, kata Deputi III, ada 2.737 lokasi lahan tidur di Kota Batam dengan luas lahan mencapai 7.777,01 hektare. Dari jumlah itu yang belum dipanggil 2,525 persil dengan luas mencapai 5.960,55 hektare.
“Yang sudah dipanggil 212 persil, luasnya 1,816,45 hektare dan sudah dibangun 72 lokasi dengan luas 440,51 hektare,” katanya.
Dalam rapat yang diadakan pada Jumat (9/3) kemarin, poin yang dievaluasi BP Batam salah satunya adalah terkait rencana pembangunan yang masuk akal. Jika dianggap tidak logis, BP Batam akan mendorong penerima alokasi membuat rencana yang bisa diterima.
Salah satu rencana pembangunan yang dianggap tidak masuk akal adalah pembangunan 39 rumah dalam waktu empat tahun. “Walaupun rumah yang akan dibangun tergolong kelas menengah atas, namun waktu yang dibutuhkan dianggap kurang logis,” katanya. (*)
