KEPRIPOS.COM (KPC),KAMPAR – Berbagai tudingan mulai menyerang Penjabat Bupati Kampar Syahrial Abdi. Ia sendiri belum genap sebulan menjabat. Salah satu tudingan itu yakni tidak pro-rakyat dalam penyusunan APBD Murni 2017.
Abdi heran sehingga tudingan itu muncul. Pasalnya, APBD 2017 sama sekali belum dibahas. Ia mengatakan, pembahasan baru akan dilakukan setelah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru dikukuhkan.
“APBD 2017 saja belum dibahas. Bagaimana dibilang nggak pro-rakyat?,” tegas Abdi, Rabu (4/1/2017) lalu. Ia tidak menampik jika tudingan terhadap dirinya berasal dari kelompok yang tidak puas dengan kebijakan yang dibuatnya.
Abdi pun tidak mau ambil pusing dan berpolemik terlalu jauh dengan tudingan-tudingan tersebut. Menurut dia, kebijakan tidak mungkin memuaskan semua pihak. Apalagi ada kepentingan tertentu di balik ketidakpuasan tersebut.
“Yang penting, kebijakan sesuai aturan. Nggak ada yang dilanggar. Kalau tidak puas, berarti ada yang tidak suka kalau aturan ditegakkan,” tandas Abdi.
Menurut Abdi, kebijakan harus dibuat dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan kondisi ril. Ia mengibaratkan pernyataannya itu dengan kalimat khiasan. “Kita jangan ceritakan indahnya pelangi kepada si buta,” katanya.
Adapun kebijakan yang dituding tidak pro-rakyat itu antara lain, penghapusan pendidikan gratis, penghapusan TPP untuk ASN dan Honor Guru PDTA. (**)
