KEPRIPOS.COM-Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah meminta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemegang kegiatan strategis untuk mengawasi pembangunan di lapangan. Menurutnya, bulan November dan Desember masuk masa rawan. Ia berharap tidak ada pekerjaan fisik yang sudah jalan, molor dari target pekerjaan. Sehingga harus melalui perpanjangan waktu sampai tahun depan.
“Realisasi yang maksimal tentu menjadi target yang harus diwujudkan. Maka dari itu, masing-masing OPD yang memiliki kegiatan strategis melakukan pengawasan. Nanti laporannya kita tagih pada saat rapat evaluasi setiap awal pekan,” ujar Sekda Arif, akhir pekan lalu di Tanjungpinang. Disinggung apa yang menjadi penyebab Pemprov Kepri melakukan rasionalisasi terhadap 12 kegiatan strategis? Mengenai hal itu, Mantan Sekda Karimun tersebut mengaku, dirinya baru mengetahui dan berjanji akan mengecek kebenaran kenapa proyek yang sudah diplotkan dalam penganggaran bisa tidak dilaksanakan. Ditegaskannya, proyek strategis tersebut harus dikerjakan di tahun ini. Karena anggaran untuk pelaksanaan proyek tersebut sudah ditetapkan dalam struktur APBD Kepri Tahun Anggaran 2019.
“Nanti saya coba cek 12 proyek strategis yang tidak ada lagi dalam perencanaan itu, apa penyebabnya ke ke Biro Pembangunan. Harusnya itu dilanjutkan, kenapa tidak dilanjutkan. Kan sudah tercatat di buku anggaran,” tegas Sekda Arif. Kepala Biro Pelayanan Barang dan Jasa, Pemprov Kepri, Misbardi mengatakan, kebijakkan rasionalisasi diambil oleh TAPD Pemprov Kepri dengan mempertimbangkan berbagai hal. Pertama masalah pelaksanaan lelang, dan teknis di lapangan. Menurutnya, dari 76 kegiatan yang menjadi atensi, ada 11 kegiatan yang dibatalkan lelang. Sedangkan satu lainnya pola dirubah menjadi bantuan dana ke daerah.
Mantan Kepala Biro Umum, Pemprov Kepri tersebut menjelaskan, melihat dari progres yang ada, realisasi kegiatan strategis Pemprov Kepri TA 2019 hanya pada angka 84,22 persen. Sehingga 15,78 persen dihitung menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun ini. Masih kata Misbardi, namun jika dihitung dari jumlah anggaran tentu ada perbedaan Silpanya, karena kegiatan diambas yang semua dilelang di Pemprov, polanya dirubah menjadi dana bantuan ke daerah sebesar Rp4,5 miliar. “Jika dihitung keseluruhan yang dirasionalisasi ada Rp22 miliar yang menjadi Silpa. Namun karena ada kegiatan yang polanya dirubah, maka total Silpa lebih kurang pada angka Rp18,1 miliar,” jelas Misrbadi.
Sebelumnya, Plt Gubernur Kepri, Isdianto membenarkan adanya rasionalisasi belasan kegiatan strategis milik Pemprov Kepri tahun ini. Menurutnya, kebijakan tersebut dilakukan, bukan karena adanya defisit anggaran. Namun karena berbagai faktor yang mempengaruhi diambilnya keputusan tersebut. Karena selain masalah waktu, tentu persoalan teknis di lapangan juga menjadi perhatian.
“Tetapi yang pasti, ada kegiatan yang kita tunda pelaksanaanya di tahun depan. Sebagian lainnya batal kita laksanakan, dengan melihat situasi dan kondisi sekarang ini,” ujar Isdianto.
Editor Roy
