KEPRIPOS.COM (KPC), TANJUNGPINANG – Minimnya penyerapan anggaran tahun 2016 menjadi sorotan dan mendapat kritik sejumlah fraksi di DPRD Kepulauan Riau dalam sidang paripurna, Selasa (18/07/2017).
“Kinerja pemerintah belum maksimal. Anggaran pendapatan dan belanja yang diharapkan sebagai penggerak ekonomi yang sedang lesu, justru belum banyak dipergunakan,” kata juru bicara Fraksi Golkar DPRD Kepri Taba Iskandar.
Taba menjelaskan tahun 2016 untuk belanja hibah yang mencapai Rp 422 miliar, hanya terealisasi sebesar Rp 419 miliar. Kondisi ini menimbulkan daya beli melemah, dan terjadi perlambatan pertumbuhan perekonomian masyarakat.
“Kondisi ini harus dicarikan sesegera mungkin jalan keluarnya sehingga tahun 2017 minimnya realisasi anggaran tidak terulang kembali,” ujarnya.
Menurut dia, tanda-tanda realisasi anggaran tahun 2017 akan kembali rendah sudah mulai terlihat, dengan realisasi anggaran semester pertama ini. Ia mendesak Gubernur Nurdin Basirun untuk segera memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan sehingga dapat dirasakan masyarakat.
Kritikan juga disampaikan Fraksi Demokrat Plus, Onward Siahaan. Ia melihat bahwa minimnya penyerapan anggaran yang terjadi tahun 2016, dan semester ini karena lemahnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah.
Untuk mengatasi permasalahan itu, menurut dia Gubernur Nurdin Basirun harus mampu mengkoordinasikan seluruh organisasi pemerintahan daerah itu untuk berakselarasi sejak awal.
“Walaupun kami partai pengusung, kami melihat bahwa masih minimnya penyerapan anggaran ini karena kurang koordinasi. Gubernur harus segera mengkoordinasikan agar anggaran ini segera diserap per triwulan dan tidak menumpuk diakhir,” ujar Onward yang juga Sekretaris Partai Gerindra Kepri.
Ia juga meminta agar pemerintah Kepri juga segera memaksimalkan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah.
“Kepri masih ada potensi yang belum digarap seperti pertambangan, kelautan dan lain sebagainya. Seharusnya potensi ini segera kita kejar untuk menambah pemasukan kita,” kata Onward.
Fraksi PDIP, PKS-PPP dan Fraksi Amanat Nasional, juga melihat bahwa APBD Kepri merupakan salah satu pendorong pergerakan roda ekonomi Kepri yang saat ini sedang lesu-lesunya. Untuk itu, Pemprov Kepri harus segera mengerjakan seluruh kegiatan pada awal tahun. (*)
