KEPRIPOS.COM (KPC), JAKARTA – Bantuan non-tunai yang dibagikan oleh Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu dinilai tidak merata diperoleh warga kepulauan itu.
“Di lapangan banyak kami menemukan permasalahan serius, dimana pembagian kartu-kartu tersebut belum merata sesuai target masyarakat yang berhak menerimanya,” ujar Anggota DPD RI asal Kepri, Muhammad Nabil, Senin (24/04/2017).
Senator asal Provinsi Kepri ini menegaskan, menurut pengakuan masyarakat, perangkat RT, RW dan pihak kelurahan di beberapa wilayah di Kepri, bahwa sistem pengambilan data masyarakat penerima tidak melalui tangan RT, RW, Lurah/Kades, Camat secara berjenjang.
“Akan tetapi kementerian terkait menggunakan data BPS dan melalui Kementerian Sosial hingga jenjang kebawah, malahan disinyalir bekerjasama dengan tim tersendiri yang dipekerjakan, sehingga akurasi data masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan pemerintah tersebut melenceng dan mubazir,” katanya.
Hal itu juga terungkap saat Wakil Presiden Jusuf Kalla memanggil beberapa menteri. Dalam pertemuan itu mereka mengevaluasi tiga kartu sakti yang sudah berjalan distribusinya beberapa waktu.
Bantuan non-tunai itu, di antaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Pemberian Makanan Tambahan, Program Keluarga Harapan (PKH). Kartu tersebut merupakan kompensasi sebelum harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan. (*)
