KEPRIPOS.COM (KPC), BATAM – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Riau ditargetkan mampu menyetak sebanyak 58.000 sertifikat sepanjang tahun ini.
Dari 58.000 sertifikat itu, sebanyak 52.000 sudah tercetak dan siap dibagikan melalui BPN dan wali kota serta bupati hingga akhir tahun.
Hal itu ditegaskan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil saat membagikan 520 sertifikat tanah untuk warga Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Rabu (27/12).
“Hari ini kami bagikan 520 sertifikat. Selebihnya akan dilakukan oleh bupati walikota masing-masing,” kata dia.
Sertifikat tanah, kata dia, memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk meminimalisasi konflik dan memberikan akses perbankan kepada masyarakat.
“Ini untuk mencegah konflik tanah. Ke depan, kalau tanah sudah tersertifikat, konflik minimum, kalau tidak bisa hindarkan 100 persen,” lanjut Sofyan.
Setiap orang akan tahu tanahnya. Batas bidang tanah juga berdasarkan koordinat, sehingga tidak ada lagi celah berkonflik. Sertifikasi juga membuka akses masyarakat ke perbankan formal.
“Selama ini menurut bank dunia, orang Indonesia yang sudah punya akses ke perbankan formal hanya 40 persen. Karena masyarakat punya aset tapi tidak sertifikat,” kata Menteri.
Tanah yang tidak ada sertifikat merupakan aset idle. Dan bila sudah memiliki surat resmi menjadi aset hidup.
“Selama ini masyarakat kalau perlu pinjaman uang ke rentenir karena tidak ada sertifikat. Ini komitmen pemerintah tingkatkan harkat dan martabat,” kata dia.
Namun Menteri mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan kredit dengan jaminan sertifikat tanah ke bank hanya untuk kebutuhan produktif.
Senada dengan Menteri, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun juga mengingatkan masyarakat bijaksana memanfaatkan sertifikat tanah. “Jangan di-sekolah-kan untuk membeli telepon selular,” kata gubernur. (*)
