KEPRIPOS.COM (KPC), BATAM – Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Badan Pertahanan Kota Batam paling banyak dikeluhkan warga.
Hal itu terlihat dari data pengaduan yang masuk ke Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau sejak Januari hingga Oktober 2017. Terdapat 150 laporan mengenai pelayanan publik dan didominasi keluhan di dua instansi tersebut.
Kepala Ombudsman Provinsi Kepri Yusron Roni mengatakan, laporan tidak hanya dari Batam saja tapi juga dari Bintan dan Karimun. Setelah menerima laporan mengenai lambatnya pelayanan publik pihaknya langsung melayangkan surat di instansi tersebut.
“Biasanya setelah kita kirim surat mereka langsung menanggapinya. Sehingga kita tidak ada mengeluarkan rekomendasi satu pun,” ujar Yusron, Kamis (09/11/2017).
Namun jika tidak diindahkan, pihaknya akan melayangkan surat kembali agar instansi yang dilaporkan dapat meningkatkan pelayanan.
“Kalau tiga kali kita panggil tidak mau datang, kita bisa minta bantuan polisi untuk melakukan panggilan paksa,” katanya
Dia menjelaskan pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap Pemerintah Provinsi Kepri, Pemkot Batam maupun Pemkab tapi juga Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan swasta yang misinya ke pelayanan publik. “Yang kita awasi standar pelayanannya,” kata dia.
Ombudsman katanya tidak hanya memberikan penilaian tapi juga rekomendasi yang bersifat final dan mengikat. Provinsi Kepri yang memiliki ribuan pulau menjadi kendala utama pihaknya untuk memperkenalkan institusinya. (*)
