KEPRIPOS.COM (KPC), TANJUNGPINANG – Kinerja Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun mendapat sorotan tajam dari kalangan dewan dalam rapat paripurna penyampaian tanggapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2016.
Mayoritas fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan ketidakpuasan terhadap gubernur, Selasa (02/05/2017). Empat juru bicara fraksi mengkritik kinerja Gubernur Nurdin, meski akhirnya menerima laporan tersebut.
Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, menilai Gubernur Nurdin tidak menyampaikan secara rinci pengelolaan keuangan daerah.
“Pencapaian yang tidak sesuai dengan target. Pendapatan daerah, yang tingkat capaiannya rata-rata kurang dari 90 persen menjadi masalah serius yang harus disorot. Mengapa tidak terealisasi maksimal,” kata Ketua Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tawarich.
Kritikan juga disampaikan dari Golkar, fraksi kedua terbesar setelah PDIP di DPRD Kepri. Ketua Fraksi Golkar Dewi Kumalasari menilai LKPj Gubernur Nurdin belum memberikan harapan baru dalam penataan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Hal ini terpotret dari capaian kinerja utama yang melorot tajam. Misalnya saja soal pengangguran. Berdasarkan data BPS, jumlah orang yang tidak bekerja melonjak tajam di tahun 2016.
“Jika ditahun 2015 pengangguran hanya 6,20 persen, maka di tahun 2016 pengangguran naik menjadi 9,03 persen,” kata Dewi. Akibat permasalahan itu, kata dia angka pertumbuhan ekonomi melambat.
Ia minta gubernur tidak berpangku tangan, melainkan melakukan terobosan besar melalui kebijakan-kebijakan strategis di instansi internal dan eksternal juga lintas sektoral.
Beberapa catatan yang disampaikan Fraksi Demokrat juga berisi kritikan. Fraksi Demokrat menilai seharusnya LKPj mencantumkam dasar hukum terkait APBD dan penjabarannya. (*)
