KEPRIPOS.COM (KPC), BATAM – Selama dua hari ke depan, yakni Rabu dan Kamis (13/04/2017) Tim Terpadu akan menertibkan ratusan ekor babi yang berada di hutan resapan air Waduk Duriangkang.
Hal itu merupakan kesepakatan rapat koordinasi terakhir Tim Terpadu yang dikoordinir Direktorat Pengamanan BP Batam, Selasa (11/04/2017).
“Akan ada 260 personil gabungan dari Ditpam BP Batam, Satpol PP Batam, Polresta Barelang, TNI AL dan TNI AD yang turun untuk melakukan penertiban,” ujar Direktur Pengamanan BP Batam Kombes Pol Budi Santoso.
Penertiban dilakukan dengan cara memburu babi-babi yang diternakkan di luar kandang pada kawasan Waduk Duriangkang dengan ditombak kemudian dimasukkan pada lubang khusus dan dibakar.
Rencana pemusnahan dengan cara ditembak batal dilakukan mengingat hutan resapan air tersebut masih terdapat di kota, serta prosedur yang harus dilalui rumit.
“Kalau ditembak takutnya nanti ada yang meleset dan mengenai orang mengingat lokasinya masih masuk kota. Prosedurnya juga rumit. Jadi akan ditombak dan dibakar,” kata dia.
Ia mengatakan penertiban juga dilakukan untuk pemukiman dan kandang-kandang milik peternak babi agar tidak kembali lagi digunakan.
“Jadi semua dibersihkan. Awalnya jumlah babi mencapai sekitar 1.800 ekor. Namun setelah sosialisasi dan surat peringatan jumlahnya kini tinggal sekitar 600 ekor. Itu yang akan dimusnahkan,” kata Budi.
Rapat yang dilaksanakan Selasa pagi itu juga melibatkan unsur Pemerintah Kota Batam dan DPRD Batam.
Wakil Ketua DPRD Batam Iman Sutiawan mengatakan mendukung penuh rencana pemusnahan tersebut karena selama ini sudah banyak keluhan dari masyarakat, LSM, hingga MUI.
DPRD juga pernah didatangi oleh peternak untuk meminta solusi namun karena berdasarkan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak ada lokasi peternakan di sekitar jadi tidak bisa dipindahkan.
“Solusi terbaik memang dimusnahkan. Kami mendukung penuh. Masalah ini sebenarnya sudah berpuluh-puluh tahun terjadi,” kata dia.
Apalagi, kata dia, Waduk Duriangkang merupakan sumber air baku utama yang mensuplai 70 persen kebutuhan masyarakat Batam. (*)
