KEPRIPOS.COM (KPC), BATAM – PT Pelindo I Cabang Batam menyesalkan sikap BP Batam yang dinilai kurang kooperatif dan sulit diajak kerja sama. Bahkan kegiatan pandu kapal yang dilakukan Pelindo dianggap ilegal.
“Kegiatan kami dalam memandu atau jasa tunda kapal kadang masih dianggap ilegal. Kami ingin singkronisasi peraturan karena sama-sama pemerintah agar bisa saling untung,” ujar GM Pelindo I Cabang Batam, Shindu L Pranoto, Kamis.
Dia mengaku masih mengalami kesulitan menjalin komunikasi dengan BP Batam, termasuk dalam menggarap potensi yang ada di wilayah tersebut.
“Di lapangan masih sering terjadi benturan karena kami belum bekerjasama dengan BP Batam. Sementara surat yang kami kirimkan sepertinya tidak ditanggapi,” imbuh Shindu L Pranoto saat menerima kunjungan Anggota DPD-RI Djasarmen Purba di Batuampar, Batam.
Dia mengatakan, Pelindo beroperasi di Batam juga berdasarkan aturan dan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kementerian Perhubungan.
Sindu mengatakan, secara lisan pihak BP Batam pernah mengatakan jika ingin Pelindo bekerjasama maka harus memberikan hasil berupa pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 20 persen.
“Kemenhub saja yang memberikan pelimpahan pada kami hanya minta lima persen untuk PNBP. Ini BP Batam minta 20 persen, kalau seperti itu kami gak akan bisa jalan. Seharusnya kan bagi hasil saja, kalau BP Batam mau menganggapnya PNBP juga nggak masalah,” kata dia.
Dengan kondisi tersebut, membuat PT Pelindo I banyak melayani kegiatan pada terminal khusus di luar yang dikelola oleh BP Batam agar tidak terjadi benturan.
Pelindo, kata dia, siap bekerjasama dan tidak ingin bentrok dari segi aturan karena dua lembaga memiliki aturan tersendiri.
“Kalau BP Batam bersedia kerjasama, maka banyak hal yang bisa dikelola bersama-sama. Bicaranya bisnis saja, tidak usah aturan-aturan itu. Pelindo juga sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan Pelabuhan Batuampar jika BP Batam bersedia,” kata Sindu.
Anggota DPD RI daerah pemilihan Kepri, Djasarmen Purba menginginkan agar ada sinkronisasi dua instansi sehingga potensi kepelabuhanan yang ada di Batam bisa digarap bersama-sama.
“Potensinya besar, namun karena ada benturan jadi tidak tergarap. Seharusnya kan sama-sama, apalagi sama-sama punya negara,” kata dia. (*)
